Makkah – Di tahun 2026, setelah penyelenggaraan ibadah haji selesai, rencananya Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, yang akrab disapa Gus Irfan, dan Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, akan bertemu dengan Presiden Prabowo Subiyanto. Dalam pertemuan tersebut, mereka akan melaporkan hasil penyelenggaraan ibadah haji 2026 sekaligus mengusulkan beberapa perubahan dalam tata kelola keuangan haji.
Tujuan dari usulan perbaikan ini adalah untuk meningkatkan transparansi dan keefektifan pengelolaan dana haji, yang tak hanya penting untuk saat ini tetapi juga untuk menghadapi tantangan penyelenggaraan haji yang akan datang.
“Kita harus berani melakukan perubahan tata kelola keuangan haji agar lebih terbuka dan transparan. Sepulang dari sini, saya bersama Pak Menteri akan menghadap Presiden Prabowo dan berkomunikasi dengan DPR,” ujar Dahnil saat memberikan keterangan di Kantor Daerah Kerja (Daker) Makkah pada 4 Juni 2026.
Meskipun demikian, Dahnil belum membeberkan secara rinci mengenai rencana pengubahan tata kelola finansial haji yang akan diajukan. “Kita harus ambil komitmen bersama untuk menyelamatkan tata kelola perhajian kita,” tegasnya.
Wamenhaj Dahnil sebelumnya juga menyampaikan paparan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Dalam forum tersebut, ia menekankan pentingnya penguatan tata kelola keuangan haji sebagai langkah adaptasi terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Tujuannya adalah untuk melakukan penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Menurut Dahnil, penyesuaian regulasi tersebut adalah langkah strategis untuk memperkuat sistem haji nasional dan memastikan keuangan haji dikelola secara modern, transparan, dan berkelanjutan. “Keuangan haji adalah bagian dari keuangan negara. Karena itu, tanggung jawabnya berada pada Pemerintah. Kita ingin memastikan tata kelola haji yang semakin akuntabel, profesional, dan berorientasi pada kemaslahatan jemaah,” tambahnya.
Saat ini, tata kelola keuangan haji di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, yang dikelola secara profesional oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Badan ini merupakan lembaga hukum yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri Agama. Selain itu, saat ini juga terdapat perubahan dalam penyelenggaraan haji dan umrah yang kini beralih ke Kementerian Haji dan Umrah.
Dahnil menegaskan, penyesuaian UU Nomor 34 Tahun 2014 terhadap UU Nomor 14 Tahun 2025 berpotensi untuk memperkuat sistem haji nasional dan menjadi model pengelolaan keuangan yang tidak hanya modern tetapi juga berkelanjutan, sehingga dapat memberikan dampak positif untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji.
Hubungan antara Menteri Haji dan lembaga pengelola keuangan haji adalah bersifat hierarkis. Di sini, Menteri Haji berfungsi sebagai pemberi mandat sekaligus pemegang tanggung jawab, sedangkan lembaga pengelola bertindak sebagai pengelola dana pemerintah yang melaksanakan mandat tersebut. Lembaga ini juga harus bertanggung jawab kepada Menteri Haji sekaligus memenuhi amanah yang diberikan.
Wamenhaj Dahnil juga menekankan pentingnya penguatan mandat lembaga pengelola keuangan haji agar lebih fokus pada pengelolaan investasi dan manajemen portofolio. Ini dilakukan untuk mengoptimalkan nilai manfaat yang bersifat berkelanjutan.
“Lembaga pengelola keuangan haji tidak termasuk dalam wilayah penyelenggaraan haji. Tugas lembaga ini adalah mengelola dana dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan syariah,” kata Dahnil. Hal ini memberikan sebuah gambaran jelas bahwa pengelolaan dana ibadah haji bukanlah perkara sepele dan memerlukan perhatian serta pengelolaan yang sangat serius.
Keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji tidak hanya ditentukan oleh bagaimana prosesi ibadah itu sendiri, tetapi juga oleh bagaimana dana yang dikelola dapat memberikan manfaat maksimal bagi semua jemaah. Pengelolaan yang baik dapat meningkatkan kualitas pelayanan, memperbaiki fasilitas, serta menciptakan pengalaman haji yang lebih baik bagi semua orang.
Dalam konteks ini, transparansi menjadi kunci. Diharapkan dengan adanya perubahan yang diusulkan, masyarakat dapat lebih percaya terhadap penyelenggaraan haji yang dikelola. Ini penting tidak hanya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, tetapi juga untuk menumbuhkan rasa aman dalam berinvestasi pada layanan haji.
Pada akhirnya, perkembangan dan peningkatan dalam tata kelola keuangan haji di Indonesia diharapkan akan menjadikan ibadah haji tidak hanya sebagai ritual spiritual, tetapi juga sebagai budaya yang dikelola dengan baik. Dengan cara ini, masyarakat bisa lebih siap dan terpenuhi hak-haknya sebagai jemaah.
Dalam era digital, alangkah baiknya jika setiap informasi mengenai pengelolaan dana haji dan perkembangan terkini dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Ini akan membantu dalam membangun kepercayaan, di mana setiap laporan dan pengelolaan dana dapat diaudit oleh pihak independen untuk memastikan akuntabilitas.
Dalam konteks perjalanan haji yang lebih luas, metode pendaftaran juga perlu diperbaiki agar lebih efisien dan mudah diakses. Sistem digital saat ini bisa menjadi jawaban untuk mempercepat proses tersebut, memberikan informasi lebih luas, dan memberikan ruang bagi jemaah untuk merencanakan ibadah mereka jauh-jauh hari dengan lebih baik.
Keseluruhan perubahan dalam tata kelola keuangan haji ini adalah upaya untuk menjamin bahwa setiap jemaah memperoleh haknya dan dapat menjalankan ibadah dengan tenang. Harapan dari semua ini adalah menjadikan pengalaman haji lebih berarti, dan tidak terlupakan bagi setiap orang yang melaksanakannya.
Siap untuk Haji yang Tidak Terlupakan?
Kunjungi Situs Kami untuk Mendapatkan Informasi Lebih Lanjut!
