Mengalami Haji Mabrur: Kisah Kebangkitan Spiritual dan Pembaruan
Haji adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilakukan oleh setiap Muslim yang mampu secara fisik dan finansial setidaknya sekali […]
BP Haji Menyatakan Kesediaan untuk Menjadi Kementerian Haji dan Umrah
Jakarta – Badan Penyelenggara (BP) Haji mengumumkan kesiapannya untuk bertransformasi menjadi Kementerian Haji dan Umrah. Hal ini disampaikan oleh Kepala
Masa Depan Ziarah: Apa Arti Haji Plus 2026 bagi Umat Muslim di Seluruh Dunia
Pendahuluan Haji adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim yang mampu setidaknya sekali seumur hidup. Dengan
Mengapa Haji Plus adalah Masa Depan Pengalaman Haji Tanpa Masalah
Haji merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim yang mampu. Setiap tahunnya, jutaan umat Muslim dari
BP Haji Akan Menjadi Kementerian, Disetujui DPR Selasa Mendatang
Jakarta – Pemerintah Indonesia dan Komisi VIII DPR RI telah sepakat untuk mengubah Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi Kementerian Haji
Upaya BP Haji untuk Menurunkan Jumlah Kematian Jemaah Haji pada 2026
Jakarta – Ibadah haji adalah salah satu rukun Islam yang sangat penting, dan kesehatan jemaah menjadi isu krusial dalam penyiapan
Panduan untuk Masa Tinggal Haji Berdasarkan Kondisi Jemaah: Risti 15 Hari
Jakarta – Perhimpunan Kedokteran Haji Indonesia (Perdokhi) telah mengajukan beberapa rekomendasi penting kepada Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) terkait kebijakan
Poin-Poin Penting yang Disetujui dalam RUU Haji dan Umrah
Jakarta – Komisi VIII DPR RI saat ini tengah membahas RUU Haji dan Umrah, yang direncanakan untuk disahkan pada rapat
Harapan untuk Kebaikan bagi Umat
Jakarta – Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah (AMPHURI) mengungkapkan antusiasmenya terhadap rencana pembentukan Kementerian Haji dan Umrah di Indonesia.
Definisi, Ukuran, dan Alasan Mengapa Pembayaran Harus Dilakukan di Muka
Jakarta – Biaya Masyair merupakan salah satu komponen krusial dalam penyelenggaraan ibadah Haji. Baru-baru ini, Komisi VIII DPR RI telah