Jakarta – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) baru-baru ini memberikan tanggapan mengenai usulan yang diajukan oleh Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) terkait skema pembiayaan untuk ibadah haji pada tahun 2027. Dalam usulan tersebut, diusulkan agar biaya pembiayaan dibagi dengan komposisi 60 persen Nilai Manfaat dan 40 persen Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih). BPKH dengan tegas mengingatkan bahwa perubahan besar pada skema pembiayaan ini harus dilakukan dengan hati-hati dan cermat, demi menjaga keberlanjutan keuangan haji.
Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, menjelaskan bahwa BPKH pada dasarnya mendukung kebijakan yang bertujuan menjaga biaya haji tetap terjangkau bagi calon jemaah. Meskipun mendukung, BPKH tetap memberikan masukan teknis mendalam mengenai batas kemampuan dan keberlanjutan dari kas keuangan haji.
“Prinsipnya, BPKH mendukung upaya untuk menjaga agar biaya haji dapat dijangkau oleh seluruh calon jemaah. Namun, komposisi 40 persen Bipih dan 60 persen nilai manfaat masih merupakan usulan yang perlu dibahas oleh pemerintah dan DPR,” jelas Fadlul di kantornya di Jakarta Selatan pada Senin, 27 Juli 2026.
Selanjutnya, Fadlul menggarisbawahi bahwa BPKH tidak hanya bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan, tetapi juga harus memperhatikan keadilan bagi semua calon jemaah haji, termasuk mereka yang masih menunggu dalam antrean. Peninjauan ulang skema ini sangat penting, terutama untuk memastikan bahwa penggunaan nilai manfaat dalam jumlah besar tidak mengganggu keamanan dana, likuiditas, serta hak-hak jutaan calon jemaah haji yang menunggu.
Dalam rincian pembiayaan untuk musim haji 2026, Fadlul mencatat bahwa 62 persen dari total biaya ditanggung langsung oleh jemaah, sedangkan 38 persen disubsidi melalui Nilai Manfaat hasil pengelolaan BPKH. Pada tahun 2026, rata-rata biaya Bipih yang dibayarkan oleh jemaah mencapai Rp 54.193.807 per orang, dengan subsidi dari nilai manfaat mencapai Rp 33.215.559 per jemaah. Jika skema diubah menjadi 60 persen Nilai Manfaat dan 40 persen Bipih untuk tahun mendatang, maka kebutuhan porsi subsidi dari nilai manfaat akan meningkat secara signifikan.
“Apabila porsi nilai manfaat dinaikkan menjadi 60 persen, kebutuhan nilai manfaat akan meningkat cukup besar dan harus dikaji dengan seksama,” tegas Fadlul.
Usulan porsi pembiayaan 60:40 ini awalnya muncul saat Komisi VIII DPR RI mengadakan rapat evaluasi pelaksanaan haji tahun 2026 bersama Kemenhaj. Dalam rapat tersebut, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengajukan usulan untuk kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk tahun 2027, yang diperkirakan akan meningkat sekitar Rp 19,9 juta.
“Iran menjelaskan bahwa usulan BPIH untuk tahun 1448 Hijriah atau 2027 Masehi sebesar 107.340.172,02 rupiah per jemaah, yang mengalami kenaikan sebesar 19.930.806,57 rupiah,” paparnya dalam rapat kerja yang diadakan di kompleks parlemen, Senayan pada Selasa, 7 Juli 2026.
Penyesuaian usulan BPIH 2027 hingga mencapai Rp 107,3 juta tersebut dipicu oleh sejumlah variabel eksternal seperti perubahan asumsi nilai tukar rupiah (dengan proyeksi USD 1 setara Rp 17.500 dan SAR 1 setara Rp 4.666,67), kenaikan biaya penerbangan, serta lonjakan tarif akomodasi di Makkah-Madinah dan transportasi darat. Dari total usulan tersebut, sebagian besar, yaitu 56 persen, dialokasikan untuk operasional di Arab Saudi, sedangkan 43 persen sisanya ditujukan untuk biaya dalam negeri.
Guna meringankan beban jemaah terkait kenaikan BPIH, Kemenhaj pun mengusulkan skema baru. Dalam skema ini, 60 persen biaya akan dibayar melalui Nilai Manfaat BPKH dan 40 persen akan dibayar langsung oleh jemaah sebagai Bipih. Dengan demikian, diharapkan agar biaya riil yang dikeluarkan oleh masyarakat tidak mengalami lonjakan yang drastis dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Langkah ini menunjukkan komitmen BPKH dan Kemenhaj untuk terus berusaha memastikan bahwa ibadah haji tetap dapat diakses oleh seluruh umat muslim, tanpa adanya beban finansial berlebih. Keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat evaluasi dan diskusi ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan kebutuhan jemaah dan kelangsungan program haji di masa depan.
Adanya usulan pembiayaan ini tentunya memicu berbagai pendapat di kalangan masyarakat. Ada yang mendukung dengan harapan biaya haji menjadi lebih terjangkau, sementara ada juga yang meragukan dampak jangka panjang dari perubahan skema ini terhadap keberlanjutan keuangan haji.
Penting untuk dicatat bahwa setiap keputusan yang diambil harus mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan finansial jemaah dengan keseluruhan keberlanjutan keuangan. Dengan demikian, BPKH dan Kemenhaj harus senantiasa melakukan evaluasi dan review yang mendalam sebelum meratifikasi setiap usulan yang masuk.
Dalam konteks perencanaan dan pelaksanaan ibadah haji, semua stakeholder harus bekerja sama, termasuk Pemerintah, komisi DPR, dan masyarakat. Transparansi dalam pengelolaan keuangan juga sangat krusial untuk membangun kepercayaan di antara calon jemaah.
Kesimpulannya, pengelolaan biaya ibadah haji adalah sebuah tantangan yang memerlukan perhatian dan strategi yang menyeluruh. BPKH akan terus berupaya untuk mengelola dana haji dengan sebaik-baiknya, memenuhi semua kebutuhan jemaah, sekaligus menjamin keberlanjutan program haji tersebut di masa mendatang.
Maka dari itu, penting bagi calon jemaah haji untuk mengikuti segala perkembangan terkait pembiayaan haji. Pastikan untuk selalu mendapatkan informasi terkini agar Anda dapat merencanakan keberangkatan Anda dengan baik.
